Munculnya calon independen atau perseorangan menawarkan alternatif bagi calon yang dicalonkan oleh partai politik, yang mencerminkan manifestasi konkret dari demokrasi partisipatif. Peraturan khusus di Aceh, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang berfungsi sebagai lex specialis, menciptakan seperangkat aturan unik yang berbeda dari Undang-Undang Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan keadilan proses pemilihan untuk calon independen. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini ada dua: (1) bagaimana perbedaan ketentuan syarat dukungan calon perseorangan untuk bupati/walikota antara Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah; dan (2) bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap ketentuan syarat dukungan ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, Data dianalisis secara kualitatif dan deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan umum. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam syarat dukungan calon perseorangan antara kedua undang-undang tersebut. UUPA menetapkan persyaratan dukungan berdasarkan total populasi, sementara Undang-Undang Nasional menggunakan persentase berjenjang berdasarkan jumlah pemilih tetap (DPT). UUPA menetapkan persentase tetap 3%, sedangkan undang-undang nasional menerapkan sistem berjenjang mulai dari 6,5% hingga 10%. Selain itu, UUPA mensyaratkan dukungan tersebar di setidaknya 50% kecamatan, sedangkan undang-undang nasional mensyaratkan lebih dari 50%. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, persyaratan dukungan ini, meskipun merupakan produk hukum modern, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang kemaslahatan umum (maslahah ammah), keadilan, tanggung jawab dan musyawarah. Persyaratan ini berfungsi untuk memastikan bahwa seorang calon memiliki dukungan yang tulus dan legitimasi nyata dari masyarakat, yang mencerminkan esensi kepemimpinan sebagai amanah.