Dalam praktik demokrasi modern, keberadaan oposisi sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas politik, terutama di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Padahal, dalam konteks pemikiran Islam kontemporer, keberadaan oposisi memiliki legitimasi tersendiri. Penelitian ini membahas bagaimana Yūsuf al-Qaraḍhāwī memaknai konsep mu‘āraḍhah (oposisi) dalam sistem demokrasi multi partai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan al-Qaraḍhāwī mengenai oposisi politik sebagai instrumen kontrol kekuasaan dalam kerangka syariat Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap karya-karya al-Qaraḍhāwī dan literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut al-Qaraḍhāwī, mu‘āraḍhah bukanlah bentuk pembangkangan terhadap pemimpin, melainkan wujud dari partisipasi aktif dalam amar ma‘rūf nahi munkar dan pengawasan terhadap kebijakan yang menyimpang. Sistem multi partai yang membuka ruang oposisi secara damai dinilai sesuai dengan nilai-nilai Islam, asalkan dijalankan secara konstruktif, tidak provokatif, dan tidak menimbulkan perpecahan umat. Dengan demikian, konsep mu‘āradhah penting dikembangkan sebagai mekanisme syar‘i yang menyeimbangkan antara otoritas kekuasaan dan prinsip moralitas politik dalam demokrasi Islam.