Masjid Raya Baiturrahman merupakan masjid provinsi yang dikelola UPTD pengelola Masjid Raya Baiturrahman di bawah Dinas Syariat Islam Aceh dengan status BLUD berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018. Sebagai pengelola fasilitas publik yang mengelola dana APBA, BLUD dan dana umat UPTD memiliki kewajiban menerapkan transparansi keuangan. Namun, pengelolaan keuangan masih menghadapi tantangan transparansi, terutama sistem pelaporan yang belum optimal dan minimnya digitalisasi akses informasi, hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan keuangan oleh UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan UPTD telah menerapkan sistem transparansi bertingkat dengan baik dalam pengelolaan dana umat melalui pengumuman rutin Jumat, publikasi di papan dinding masjid, Radio Baiturrahman, dan Tabloid Gema. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam sistem ini. Pertama, informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat hanya terbatas pada dana umat saja, sedangkan informasi terkait dana APBA dan BLUD tidak diumumkan secara terbuka. Kedua, kurangnya pemanfaatan akses platform media yang dimiliki Masjid Raya Baiturrahman dalam menerapkan transparansi informasi. Ketiga, belum tersedia sistem pengaduan yang jelas dan tempat khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, padahal hal ini penting sebagai sarana pengawasan dari masyarakat.