Setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan perkawinan, kelahiran, maupun peristiwa lainnya, harus dibuktikan dengan dokumen resmi. Bagi seseorang yang menikah, bukti tersebut berupa buku nikah, bagi yang lahir, dibuktikan dengan akta kelahiran, demikian pula dengan peristiwa pengangkatan anak, yang memerlukan adanya dokumen atau akta pengangkatan anak sebagai bukti hukum yang sah. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah pertama, bagaimana parktik pembagian harta warisan terhadap anak angkat dalam masyarakat Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara?. Kedua, Bagaimana kekuatan hukum akta kelahiran untuk mendapatkan warisan bagi anak angkat?. Untuk menjawab pertanyaan di atas maka skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan dan studi pustaka. Teknik pengumulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak angkat tidak termasuk ahli waris, Namun dalam praktik masyarakat Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara, anak angkat yang tercantum dalam kartu keluarga diperlakukan sama dengan anak kandung dan mendapatkan bagian harta warisan tanpa pembedaan. Kedua, akta kelahiran dan/atau Kartu Keluarga yang mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung memiliki kekuatan hukum sebagai bukti autentik asal usul anak, sehingga anak angkat tetap memperoleh bagian warisan sebagaimana anak kandung. Karna harta tersebut dibagi sebelum orang tua meninggal maka harta tersebut termasuk pada hibah atau pemberian bukan warisan karena menurut hukum islam harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia