Studi ini menganalisis kebijakan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh menggunakan pendekatan Keamanan Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan yang ada dalam melindungi hak-hak pengungsi sekaligus menjaga stabilitas sosial lokal. Dengan menggunakan metode studi kasus kualitatif, studi ini menggabungkan wawancara dengan para pemangku kepentingan utama dan analisis data sekunder. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan yang ada masih belum memadai dalam menangani penegakan hukum, pemberdayaan pengungsi, dan penerimaan masyarakat lokal. Selain itu, media sosial memperkuat polarisasi melalui penyebaran stigma dan ujaran kebencian. Pendekatan kebijakan yang lebih holistik, kolaboratif, dan berbasis hak asasi manusia diperlukan untuk mencapai solusi jangka panjang yang adil dan berkelanjutan.