Penelitian ini mengkaji isu hukum terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi kehutanan dalam menjaga kawasan TAHURA menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kuhutanan, yang mengkaji kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan. Kondisi hutan TAHURA PMI saat ini tergolong dalam kondisi kritis, oleh karena itu perlunya penegakan penegakkan hukum yang lebih oleh polisi kehutanan agar kondisi hutan yang tergolong kritis bisa lekas membaik. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap perlindungan hutan kawasan TAHURA PMI menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004Tentang Kahutanan, serta melihat hambatan dan upaya yg dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang- undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan di UPTD KPH TAHURA Pocut Meurah Intan dengan teknik wawancara mendalam terhadap pihak polhut dan penyidik polhut. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh polisi kehutanan dalam menjaga kawasan TAHURA PMI sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, terutama dalam menangani kasus kejahatan kehutanan seperti pembangunan dalam kawasan TAHURA dan perambahan dikarenakan kasus tersebut merupakan kasus yang paling dominan terjadi dalam lima tahun terakhir. Namun, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh polisi kehutanan TAHURA PMI, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, serta luas wilayah yang harus diawasi yang cukup besar. Upaya-upaya perbaikan dan peningkatan efektifitas penegakan hukum terus dilakukan, termasuk melalui peningkatan kapasitas dan fasilitasi kepada petugas, serta penguatan sistem pengawasan. Sehingga, meskipun sudah optimal, penegakan hukum di kawasan TAHURA PMI masih memerlukan perhatian lebih agar dapat berjalan lebih maksimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku.