Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan merupakan suatu perbuatan hukum yaitu berpindahnya suatu hak milik atas tanah kepada orang lain. Kepemilikan hak milik atas tanah yang diperoleh dari pewaris kepada ahli waris, sehingga mendapatkan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak milik atas tanah warisan. Untuk menjamin kepastian hukum hak milik atas tanah, maka diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam pendaftaran tanah karena pewarisan di kantor pertanahan kota banda aceh dan bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris yang peralihan hak atas tanah karena pewarisannya tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan konseptual yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah karena pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peralihan hak atas tanah warisan dapat dilakukan apabila dibuktikan dengan sertifikat asli, surat keterangan waris, dan akta wasiat noteriel. Perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap peralihan hak atas tanah warisan yaitu untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah. Pendaftaran peralihan hak terutama yang berkaitan dengan pewarisan diwajibkan untuk melindungi hak para ahli waris dan menjaga ketertiban dalam administrasi pertanahan.