Artikel ini bertujuan untuk menguji skema perjanjian utang-piutang berbasis hasil panen antara petani dan agen sawit melalui perspektif akad ba’i al dayn, menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Data yang diperoleh melalui dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang relevan. Narasumber yang memberikan keterangan terdiri dari petani kelapa sawit dan agen sawit yang berada di Gampong Kuala Tadu, Kabupaten Nagan Raya. Sumber yang diperoleh dalam penelitian ini melalui buku, tesis, jurnal, dan artikel. Salah satu kasus yang terjadi seperti di Gampong Kuala Tadu Nagan Raya karena keterbatasan modal menjadi faktor utama yang mendorong para petani kelapa sawit untuk mengajukan pinjaman atau utang kepada agen sawit. Pinjaman tersebut biasanya disertai dengan syarat khusus berupa perjanjian jual beli, di mana petani diwajibkan untuk menjual seluruh hasil panennya kepada agen yang memberikan pinjaman modal tersebut. Namun, pada masa panen pihak petani seringkali melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada pihak agen sawit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa petani sawit di Gampong Kuala Tadu mengalami keterbatasan modal sehingga bergantung pada agen untuk pembiayaan pertanian. Ketergantungan ini disertai kewajiban yang memberatkan, seperti larangan menjual panen ke pihak lain dan menerima harga jual di bawah harga pasar. Kajian difokuskan pada tiga aspek utama: mekanisme utang-piutang berbasis hasil panen, penetapan harga oleh agen, dan analisis akad berdasarkan konsep Ba’i al-Dayn. Hasilnya menunjukkan bahwa petani menerima modal dari agen dengan kewajiban menjual seluruh panen kepada agen, di mana hasil penjualan dipotong untuk melunasi utang, dan sisanya baru diterima petani setelah jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, kerap terjadi wanprestasi dari pihak petani, seperti keterlambatan atau penolakan pembayaran tanpa alasan yang dibenarkan secara syar’i. Tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai ghashab, yakni penguasaan terhadap hak orang lain secara tidak sah, yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap akad Ba’i al-Dayn, serta perlunya penyusunan perjanjian utang yang adil dan sesuai syariah untuk mewujudkan maqasid syariʿah dalam transaksi pertanian.