Pernikahan poligami dalam Islam diperbolehkan dengan syarat terpenuhinya prinsip keadilan dan adanya izin dari pengadilan. Agar memperoleh pengakuan secara hukum, pernikahan tersebut wajib didaftarkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pencatatan ini berfungsi memberikan kepastian status hukum serta perlindungan terhadap hak istri dan anak. Penelitian ini menelaah dua pokok permasalahan, yaitu: pertama, ketentuan dasar hukum mengenai pencatatan pernikahan poligami dan kedua, tata cara pencatatan pernikahan poligami di KUA serta penyesuaian data kependudukan di Disdukcapil. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Sumber data primer berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sumber data sekunder diperoleh dari buku serta literatur ilmiah, antara lain Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fiqh dan Undang-Undang Pernikahan dan Hukum Pernikahan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencatatan pernikahan poligami mensyaratkan adanya putusan dari Pengadilan Agama dan registrasi resmi di KUA. Selanjutnya, data pernikahan diintegrasikan ke sistem Disdukcapil untuk memperbarui Kartu Keluarga (KK). Proses ini bertujuan memberikan legitimasi hukum serta menjamin perlindungan hak anggota keluarga. Pencatatan pernikahan poligami memegang peranan penting dalam memastikan keabsahan pernikahan, kejelasan status hukum, dan perlindungan hak-hak keluarga