Disparitas perlakuan terhadap anak di tempat kerja yang seharusnya mengedepankan perlindungan dan pembinaan terhadap pekerja anak, bukan sekedar melarang mereka bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui responsibilitas Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja anak berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 serta menganalisis penerapan konsep hifdz al-nafs. Metode yang digunakan adalah metode sosiologis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Kota Banda Aceh masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, masih kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kurangnya regulasi lokal khusus. Dinas Sosial Kota Banda Aceh menjalankan tanggung jawab perlindungan pekerja anak melalui program rumah singgah dan Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI). Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2003 di Banda Aceh masih belum maksimal. Banyak anak bekerja di sektor informal tanpa perlindungan hukum yang memadai, akibat lemahnya pengawasan dan pemahaman masyarakat tentang batasan hukum ketenagakerjaan. Konsep hifdz al-nafs dalam maqashid syari’ah menjadi landasan penting yang menekankan perlindungan menyeluruh, baik dari aspek fisik, psikologis, spiritual, dan sosial. Oleh sebab itu, perlindungan pekerja anak harus dilakukan secara kolektif dengan pendekatan preventif, peningkatan peran masyarakat, penguatan regulasi lokal, penambahan anggaran, dan peningkatan kesadaran publik demi menjamin hak dan keselamatan anak secara optimal.