Sengketa penguasaan lahan sawah secara sepihak menjadi salah satu sumber konflik agraria yang cukup serius di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana terjadi pada lahan milik almarhum Barmawi bin Badai yang diwariskan kepada Jazuliandi dan Rosdiana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik penguasaan lahan sawah secara sepihak, menganalisis kepastian hukum terhadap tindakan tersebut, serta mengevaluasi mekanisme penyelesaiannya dalam perspektif al-milkiyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik, khususnya terkait sengketa penguasaan lahan sawah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa penguasaan lahan sawah secara sepihak di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, khususnya pada lahan milik almarhum Barmawi bin Badai yang diwariskan kepada Jazuliandi dan Rosdiana, disebabkan oleh lemahnya pembuktian kepemilikan formal pascatsunami 2004, di mana sertifikat tanah hilang dan hanya tersisa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang secara hukum hanya berfungsi sebagai bukti permulaan. Meskipun secara adat dan sosial kepemilikan tersebut diakui oleh masyarakat dan perangkat gampong, pengakuan ini belum tentu menjamin kepastian hukum di hadapan pengadilan tanpa dukungan bukti kuat seperti sertifikat atau dokumen legal lain. Faktor lain yang memperkuat posisi penguasa sepihak adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan legalisasi ulang aset tanah, letak lahan yang sulit diakses pemilik sah, serta kecenderungan penyelesaian sengketa melalui jalur adat yang tidak menghasilkan dokumen hukum final. Berdasarkan konsep al- milkiyyah, penguasaan sepihak atas harta milik orang lain tanpa izin tergolong ghasb yang dilarang syariat, sehingga pihak yang menguasai wajib mengembalikan atau mengganti kerugian, dan pembuktian kepemilikan menjadi kunci untuk memastikan perlindungan hak baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.