Artikel ini membahas perspektif para ulama mengenai tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum dari perspektif hukum politik Islam, dengan fokus pada pandangan Ali Muhammad Sallabi. Penelitian ini menyoroti perbedaan pandangan para ulama mengenai status hukum dan etika dalam memberikan suara serta partisipasi warga dalam pemilu. Tiga aspek dianalisis: (1) perspektif Sallabi mengenai kewajiban memberikan suara, (2) kesesuaian pandangannya dengan hukum politik Islam, dan (3) relevansi pandangannya terhadap sistem hukum modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan hukum normatif, dengan sumber data dari bahan hukum berbasis pustaka. Data dianalisis menggunakan metode preskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sallabi memandang memberikan suara sebagai kewajiban sipil dan agama, berdasarkan prinsip regenerasi kepemimpinan, kemaslahatan publik, dan tata kelola etis. Pandangannya sejalan dengan hukum politik Islam karena tidak ada larangan eksplisit terhadap hak pilih, dan partisipasi memberikan manfaat sosial dan politik yang jelas. Penelitian ini menunjukkan bahwa mendorong partisipasi pemilih bukan hanya merupakan kewajiban demokratis tetapi juga tanggung jawab moral dan agama, memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan pemimpin agama dalam meningkatkan keterlibatan pemilih.