Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana istri kedua dalam menghadapi kerentanan sosial yang terjadi disebabkan oleh pernikahan siri di Desa Selayang. Hal ini berdampak pada fenomena istri kedua dalam pernikahan siri menyimpan banyak kompleksitas permasalahan yang mendalam, terutama terkait aspek kerentanan sosial yang dialami oleh para istri tersebut. Secara hukum positif Indonesia, istri kedua dalam pernikahan siri tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat. Hal ini berdampak pada minimnya perlindungan dan pengakuan hak-hak mereka, baik sebagai istri maupun sebagai warga negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang merupakan penelitian yang didasari dari pengalaman subjektif atau fenomenologikal yang dialami pada diri individu. Dan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki pada saat sekarang bedasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Hasil penelitian, terdapat beragam respon istri kedua di Desa Selayang mengenai kerentanan sosial ini, dimana faktor penyebab terjadinya kerentanan adalah statusnya sebagai istri kedua dalam pernikahan siri. Dapat disimpulkan pernikahan siri tidak seharusnya dilakukan, dikarenakan dalam aspek hukum tidak diakui, hal ini memberi dampak kepada istri kedua dalam pernikahan siri tidak mendapatkan perlindungan hukum. Terutama pihak perempuan, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan banyak perempuan yang tidak ingin menikah siri, akan tetapi keadaan yang menuntut mereka hal tersebut. Jadi untuk pernikahan siri lebih baik jangan dilakukan guna menghindari kerentanan sosial yang akan diterima oleh pasangan tersebut.