Indonesia sebagai negara maritim dengan potensi perikanan yang besar memiliki peran penting nelayan dalam perekonomian, khususnya di daerah pesisir seperti Desa Linggi, Simeulue Timur, yang masih banyak nelayannya hidup dalam kondisi rumah tidak layak, numpang dengan mertua dan belum memiliki rumah sendiri. Oleh karena itu, program bantuan rumah khusus nelayan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kebijakan bantuan rumah nelayan di Desa Linggi serta kendala yang dihadapi untuk meningkatkan efektivitas program dan kesejahteraan nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji implementasi kebijakan bantuan rumah nelayan di Desa Linggi serta kendala yang dihadapi. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan model Miles dan Huberman. Fokus analisis meliputi Kebijakan Ideal, Kelompok Sasaran, Organisasi Pelaksana, dan Faktor Lingkungan. Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi kendala, terutama ketidakjelasan regulasi kepemilikan rumah dan pembagian tanggung jawab antar instansi, sehingga koordinasi kurang optimal. Proses seleksi penerima bantuan yang kurang transparan menyebabkan tidak semua nelayan berhak mendapat manfaat. Faktor lingkungan seperti lokasi rumah yang jauh dari pesisir dan infrastruktur yang buruk juga menghambat aktivitas nelayan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan bantuan rumah untuk nelayan di Desa Linggi masih menghadapi kendala terkait regulasi, koordinasi antarinstansi, dan lokasi rumah yang kurang strategis