PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Region Banda Aceh Cabang Darussalam menyalurkan pembiayaan modal usaha bagi perempuan prasejahtera melalui akad murābaḥah, wakālah, dan sistem tanggung renteng, yakni pembiayaan berkelompok tanpa agunan fisik melainkan jaminan diri dan kepercayaan. Permasalahan muncul berupa keterlambatan pembayaran, beban tanggung jawab yang dialihkan kepada kelompok, serta penggunaan dana di luar tujuan usaha. Penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme pelaksanaan pembiayaan modal yang dilakukan oleh PT PNM Mekaar, bentuk tanggung jawab anggota kelompok, serta perspektif Hukum Islam, khususnya akad murābaḥah dan wakālah terhadap pembiayaan modal kepada anggota kelompok. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dilaksanakan secara berkelompok, namun akad dilakukan secara individu dengan pencairan dana melalui ketua kelompok. Implementasi murābaḥah dan wakālah belum sepenuhnya sesuai ketentuan syariah karena yang terjadi dilapangan, pihak PNM tidak mewajibkan bukti pembelian dan membiarkan penggunaan dana untuk kepentingan konsumtif. Sistem tanggung renteng efektif meningkatkan kedisiplinan, tetapi membebankan tunggakan pada anggota lain, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dari perspektif hukum Islam, prinsip solidaritas dalam tanggung renteng sesuai Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kāfalah, namun penerapan akad murābaḥah dan wakālah perlu perbaikan agar bebas dari unsur riba dan lebih menegakkan tanggung jawab individu sesuai syariah.