Penegakan hukum terhadap massa demonstrasi merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga ketertiban umum, yang dalam perspektif hukum Islam dapat dianalisis melalui konsep Maslahah Mursalah. Fenomena yang terjadi pada aksi “Peringatan Darurat” Pilkada 2024 di Kantor DPRA Banda Aceh menimbulkan polemik akibat dugaan tindakan represif dan pelanggaran prosedur oleh aparat kepolisian, khususnya terkait penggunaan kekuatan dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi, serta menganalisis kesesuaian tindakan aparat berdasarkan Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 dan prinsip kemaslahatan dalam syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan aparat tidak sepenuhnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan prinsip Maslahah Mursalah, karena mengabaikan perlindungan jiwa, keadilan, dan kesejahteraan publik, sementara dari sisi massa juga terjadi pelanggaran berupa pembubaran yang melewati batas waktu yang ditentukan. Kesimpulannya, diperlukan evaluasi mekanisme pengendalian massa dan penegakan etika profesi kepolisian agar penanganan demonstrasi di masa mendatang selaras dengan hukum positif dan nilai kemaslahatan dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam engambilan kebijakan kepolisian yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan publik.