Panitia Pengawas Pemilihan adalah satu kesatuan hirarki dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Panwaslih hanya berada di Aceh, Keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Tugas panwaslih mengawasi seluruh tahapan penyelenggaaan pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu. Dalam prespektif hukum Islam sendiri Politik Uang (Money Politic) itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam katagori Rishwah karena Politik Uang (Money Politic) secara umum sering dinilai dengan uang bujuk atau uang suap atau perbuatan sogok. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslih dalam Mengawasi Politik Uang di Kecamatan Blangpidie pada Pemilu 2024 dan Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Panwaslih dalam Mengawasi Politik Uang di Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi serta penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Panwaslih Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai peran sebagai pengawas pemilu sedangkan dalam tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Panwaslih Kecamatan Blangpidie kabupaten Aceh Barat Daya sama dengan peran wilayah al-hisbah