Sengketa utang piutang kerap muncul akibat wanprestasi atau ketidaksesuaian pemahaman antara para pihak, khususnya ketika transaksi mengandung substansi akad syariah seperti qardh. Permasalahan semakin kompleks ketika penyelesaian perkara dilakukan oleh lembaga peradilan yang tidak tepat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi absolut pada Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa utang piutang masyarakat Aceh dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 2/Pdt.Gs/2024/PN Lgs sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi yang menjadi pokok sengketa mengandung substansi akad syariah (qardh), sehingga secara hukum materiil merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar’iyah, bukan kewenangan daripada Pengadilan Negeri. Namun, perkara tetap diproses dan diputus oleh hakim Pengadilan Negeri, yang menimbulkan permasalahan formil serta potensi cacat hukum. Ketidaktegasan implementasi perundang-undangan, kurangnya pemahaman masyarakat awam serta aparat peradilan, dan belum adanya mekanisme penyaringan perkara yang efektif menjadi penyebab utama kekeliruan kompetensi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antar lembaga, penguatan kapasitas aparatur peradilan, serta sosialisasi berkelanjutan agar terciptanya kewenangan yudisial sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku di Aceh.