Penerapan multiakad merupakan skema yang umum diterapkan pada pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah termasuk Bank Aceh Syariah. Dalam praktiknya, Bank Aceh Syariah menggabungkan akad wakālah dan murabahah pada pembiayaan murabahah. Namun, untuk memudahkan operasional, kedua akad tersebut dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan dokumen akad pada waktu yang sama. Praktik ini dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan multiakad pada pembiayaan murabaḥah di Bank Aceh Syariah, multiakad pada pembiayaan murabaḥah menurut perspektif Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019, serta menilai kesesuaiannya dengan fatwa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara pihak Bank Aceh Syariah dan MPU Aceh, serta dokumentasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan multiakad pada pembiayaan murabaḥah di Bank Aceh Syariah melibatkan akad wakālah dan murabaḥah yang dilakukan secara bersamaan. Menurut Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019, hukum multiakad pada pembiayaan murabaḥah pada dasarnya dibolehkan, selama penerapannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penerapan multiakad pada pembiayaan murabaḥah di Bank Aceh Syariah terbukti belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2019. Ketidaksesuaian ini terdapat pada belum terpenuhinya salah satu syarat dan rukun sahnya akad yaitu sahnya jual beli pertama dan adanya objek barang ketika akad murabaḥah dilakukan.