Artikel ini menganalisis sistem pengupahan dan bonus bagi pegawai non-ASN di Dinas Sosial Provinsi Aceh dengan pendekatan akad Ijârah ‘Ala al-‘Amâl dalam hukumekonomi Islam. Masalah utama yang diangkat adalah ketidakadilan antara kontribusipegawai non-ASN, yang memegang peran penting dalam pelayanan publik, dengankompensasi yang mereka terima. Upah yang diberikan sebagian besar masih di bawahUpah Minimum Provinsi (UMP) dan tidak disertai tunjangan, bonus, maupun jaminansosial, sehingga menimbulkan kesenjangan dengan pegawai ASN serta persoalankepastian hukum dalam hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatannormatif-empiris dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara terstrukturdan kajian regulasi serta literatur fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkanbahwa perjanjian kerja honorer di Dinas Sosial Provinsi Aceh sudah memenuhi rukunakad Ijârah, seperti adanya (aqid) pihak yang berakad yaitu, (musta’jir) pihak DinasSosial Aceh, dan (ajîr)pegawai non-ASN, (ma‘qud ‘alaih) adanya objek akad, (ujrah)upah atau imbalan yang disepakati, serta (sighat) ijab-qabul. Namun, jika dilihat darisyarat Ijârah, terdapat kecacatan di mana karena adanya beban kerja yang tidak sesuaidengan isi kontrak, sehingga memunculkan ketidakabsahan dalam objek akad.