Pelepasan hewan ternak secara liar yang dilakukan oleh sebagian para peternak di Kabupaten Aceh Barat telah membuat keresahan bagi masyarakat karena berdampak buruk bagi masyarakat setempat. Dalam pasal 8 point c Qanun No. 3 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak telah di atur larangan melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan dan/atau tempat umum yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pengguna jalan. dalam Qanun tersebut juga telah di atur berbagai Sanksi yang akan diberikan bagi pelanggar Qanun tersebut.Namun dalam praktiknya sebagian pelaku hewan ternak ini masih melepas liarkan hewan ternaknya,Perbuatan pelepasan hewan ternak secara liar tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan merusak perkebunan warga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan penelitian Sosiologi Hukum. Teknik penelitian yang dilakukan adalah dengan mewawancarai pihak Satpol PP dalam hal ini Penulis melakukan wawancara dengan Kabid Trantip Satpol PP Aceh Barat yaitu Bapak Arsil. Hasil Penelitian menunjukkan pihak Satpol PP masih terkendala dengan fasilitas yang kurang memadai untuk melakukan penertiban di lapangan, dan kondisi padat penduduk menjadi tantangan mereka dalam melakukan penangkapan hewan ternak liar.