Feasibilitas Penempatan Billboard pada Wilayah Perlintasan Kota Banda Aceh dalam Perspektif Haq Al-Murur

Keberadaan billboard di tengah-tengah jalan dengan ukuran yang begitu besar itu diragukan feasibilitas posisi maupun sistemnya. Dalam Islam pengaturan tentang jalan ini diformat secara khusus dan memiliki norma hukum yang jelas yaitu konsep Haq Al-Murur. Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Dalam Pasal 10 diatur tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan reklame. Namun kenyataannya masih ditemukan pelanggaran terhadap pemasangan reklame di Kota Banda Aceh. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tentang penempatan billboard di wilayah pelintasan. Tindakan dan upaya yang ditempuh Pemerintah Kota dalam mengatasi pelanggaran penempatan billboard tersebut dan tinjauan konsep Haq Al-Murur terhadap feasibilitas penempatan billboard pada wiliyah perlintasan Kota Banda Aceh. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan dengan metode deskriptif dengan menganalisis secara kritis data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan library research (penelitian pustaka) dan field research (penelitian lapangan) yaitu mengadakan penelitian pada Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), dan Perusahaan Advertising. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terhadap pemasangan reklame tidak dilaksanakan dengan maksimal, hal ini dibuktikan masih ada pelanggaran reklame di Kota Banda Aceh. Penyelenggara reklame masih memasang reklame di tempat dilarang karena kurang tersedia tempat, tempat strategis untuk promosi dan kurangnya kesadaran hukum. Upaya yang ditempuh dalam mengatasi pelanggaran dengan membina penyelenggara reklame, meningkatkan pengawasan, dan mengadakan tempat reklame. Disarankan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh harus menunjuk pegawai untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran, menyediakan tempat untuk pemasangan reklame dan disarankan kepada penyelenggara reklame untuk mematuhi aturan apabila melanggar dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012.