Penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia menjadi isu penting mengingat posisi geografis Indonesia yang strategis, menjadikannya sebagai negara transit bagi para pengungsi internasional. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, pemerintah tetap berupaya memberikan perlindungan melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun
2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Salah satu wilayah yang sering menjadi tempat pendaratan pengungsi adalah Provinsi Aceh, khususnya pengungsi etnis Rohingya. Penanganan pengungsi di Aceh melibatkan kerjasama antara Pemerintah Aceh dan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang diatur dalam Pasal 2 (1) Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Namun, dalam implementasinya di lapangan, ditemukan berbagai permasalahan seperti perbedaan perspektif antara Pemerintah Aceh dan UNHCR, keterbatasan sumber daya, serta resistensi sebagian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama antara Pemerintah Aceh dan UNHCR, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perbedaan pandangan, serta menilai dampak keputusan yang diambil terhadap kesejahteraan para pengungsi di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerjasama telah terjalin, perbedaan kepentingan dan keterbatasan kapasitas daerah menjadi kendala utama dalam penanganan pengungsi jangka panjang. Selain itu, keputusan yang diambil oleh Pemerintah Aceh dan UNHCR sangat mempengaruhi akses pengungsi terhadap kebutuhan dasar dan kesejahteraan mereka selama berada di Aceh. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga internasional agar penanganan pengungsi dapat terlaksana secara efektif, berkelanjutan, dan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan.