Artikel ini menganalisis mekanisme penetapan harga garam lokal ditinjau menurut konsep ṡaman. Penetapan harga garam lokal di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar saat ini tidak stabil, karena harga garam lokal ditetapkan berdasarkan supply and demand serta faktor-faktor lainnya, sehingga harga yang diterima petani kurang seimbang dan belum memenuhi aspek kestabilan harga. Dalam perspektif konsep ṡaman, pemerintah punya kewenangan di dalam mengintervensi dan membuat kebijakan standar harga untuk menciptakan kestabilan harga. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Adapun sumber sekunder diperoleh dari kajian-kajian terkait penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa harga garam lokal di Kecamatan Baitussalam tidak selaras antara petani dan pengepul. Hal ini dipengaruhi oleh pasokan yang melimpah dan kekuatan pedagang pengumpul dalam proses tawar-menawar. Dalam hal ini, belum adanya standar harga mengakibatkan nilai harga garam pada petani garam lokal belum mencerminkan keseimbangan beban produksi dengan nilai harga jual. Hal ini kurang sejalan dengan perspektif ṡaman dalam fiqh muamalah karena munculnya ketimpangan nilai dan ketidakstabilan harga di dalam transaksi jual beli garam. Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan perlu merumuskan ulang mekanisme penetapan harga yang lebih adil dan juga berpihak pada produsen lokal.