Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang penggunaannya semakin meningkat. Namun, tidak semua produk yang beredar aman digunakan. Salah satu kasus yang terjadi di Aceh adalah peredaran kosmetik Tabita Glow yang terbukti mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Hal ini menimbulkan masalah hukum sekaligus ancaman kesehatan bagi masyarakat. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pertama, untuk mengetahui bagaimana peran BBPOM Aceh dalam melakukan penindakan terhadap distribusi kosmetik Tabita Glow di Aceh. Kedua, untuk menganalisis tinjauan Maqasid al-Syari’ah terhadap peran BBPOM Aceh dalam melindungi konsumen dari peredaran kosmetik illegal Tabita Glow di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, didukung oleh wawancara dengan pihak BBPOM Aceh serta telaah dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif maqasid al-syari‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BBPOM Aceh berperan aktif melalui pengawasan premarket, postmarket, penindakan berupa penyitaan produk Tabita Glow yang tidak memenuhi syarat keamanan, serta penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku usaha. Dari perspektif maqasid al-syari‘ah, tindakan tersebut sejalan dengan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan harta (hifz al-mal), karena mencegah masyarakat dari bahaya kesehatan dan kerugian ekonomi. Kesimpulannya, peran BBPOM Aceh dalam penindakan distribusi kosmetik Tabita Glow bukan hanya menjalankan kewenangan hukum positif, tetapi juga merepresentasikan prinsip maqasid al-syari‘ah yang menekankan upaya perlindungan dan kemaslahatan bagi konsumen.