Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pemerintahan Gampong dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong. Gampong Tanjong Seulamat Aceh Besar dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih terdapat program pembangunan infrastruktur yang belum terealisasi, seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan pengelolaan sumber daya yang belum optimal. Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana bentuk implementasi pembangunan dan pemberdayaan Gampong Tanjong Seulamat Aceh Besar, (2) apakah implementasi tersebut telah sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020, dan (3) bagaimana analisis Siyasah Maliyah terhadap implementasi pembangunan dan pemberdayaan di Gampong tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan keuchik, tuha peut, dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan dan pemberdayaan di Gampong Tanjong Seulamat meliputi pembangunan infrastruktur jalan, sarana ibadah, pengelolaan saluran air, dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, realisasi program masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya pengawasan. Secara umum, pelaksanaan pembangunan telah mengacu pada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020, meskipun terdapat beberapa aspek yang belum maksimal, terutama pada sektor pengelolaan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan analisis Siyasah Maliyah, pengelolaan keuangan dan sumber daya Gampong seharusnya lebih menekankan pada asas kemaslahatan, pemerataan, dan pemberdayaan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.