PT. PLN (Persero) masih menerapkan sistem outsourcing dalam proses perekrutan tenaga kerja, termasuk dalam memperkerjakan karyawan di bagian pelayanan teknik. Bagian ini merupakan sektor pekerjaan dengan tingkat risiko yang sangat tinggi, mengingat sifat pekerjaan teknik yang berhubungan langsung dengan listrik dan infrastruktur kelistrikan. Namun , realitanya terdapat beberapa aspek yang harus ditinjau Kembali untuk mewujudkan keselamatan dan Kesehatan kerja yang optimal. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggungjawab Perusahaan outsourcing dan PLN terhadap risiko yang dihadapi pekerja dalam pemeliharaan jaringan PLN, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing atas risiko pada pemeliharaan jaringan, dan bagaimana perspektif akad ijarah ‘ala al-‘amal terhadap pertanggungjawaban PLN pada pekerja yang mengalami risiko kerja. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis normatif, jenis penelitian kualitatif, dan adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa PT. PLN sebagai pihak pemberi kerja menyerahkan tanggung jawab perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada perusahaan outsourcing. Kemudian perusahaan melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pemeliharaan jaringan dengan mendaftarkan pekerjanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, perusahaan juga menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) guna melindungi pekerja selama bekerja. Upaya ini disertai dengan penerapan aturan keselamatan dan kesehatan kerja secara konsisten agar pekerja pada pemeliharaan jaringan dapat bekerja dengan aman. Dari perspektif ijarah ‘ala al-‘amal, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja pada pemeliharaan jaringan di PLN UP3 Sigli telah memenuhi standar akadnya.