Perpustakaan sebagai ruang publik dituntut untuk tidak hanya menyediakan koleksi bacaan, tetapi juga menghadirkan layanan yang inklusif, responsif, dan relevan dengan kebutuhan pemustaka. Menyadari hal ini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menetapkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2024 tentang standar pelayanan umum. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya pun mulai berupaya menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, merata, dan berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana penerapan standar pelayanan umum berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya, sekaligus menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi nyata di lapangan serta hambatan yang muncul dalam upaya memberikan layanan perpustakaan yang berkualitas. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap aktivitas layanan, dokumentasi kelembagaan, dan wawancara mendalam dengan Sekretaris Dinas dan Staf bidang Otomasi Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pelayanan telah direalisasikan. Penataan ruang baca dirancang lebih ramah bagi semua kelompok usia. Koleksi buku terus bertambah dan beragam, mencakup literatur umum, lokal, hingga referensi. Pemanfaatan teknologi informasi pun semakin ditingkatkan melalui katalog daring dan layanan keliling yang menyasar masyarakat di wilayah terpencil. Langkah-langkah ini mencerminkan keseriusan dalam memperluas akses informasi secara adil dan merata. Meski demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Jumlah pustakawan yang terbatas dan kompetensi yang belum merata menjadi kendala utama. Proses evaluasi layanan seperti survei kepuasan dan kebutuhan pemustaka belum berjalan secara rutin. Diperlukan penguatan sumber daya manusia, penyusunan sistem evaluasi yang terstruktur, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor. Perpustakaan diharapkan mampu berkembang menjadi pusat literasi, pembelajaran, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan di era digital.