Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang berada di bawah pemerintah daerah Aceh yang memiliki fungsi utama dalam menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Peran strategis lembaga ini terlihat dari keterlibatannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam di ruang publik, termasuk di kawasan objek wisata yang rawan terhadap perbuatan maksiat seperti khalwat dan pergaulan bebas. Berdasarkan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016, Wilayatul Hisbah seharusnya mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan secara optimal. Namun, dalam praktik di lapangan, khususnya di objek wisata Panorama Kabupaten Aceh Jaya, peran tersebut belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan antara peran normatif Wilayatul Hisbah berdasarkan Pergub Aceh No. 139 Tahun 2016 dengan praktik/realitas di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan terhadap aparat WH serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan terjadi pada tiga aspek utama, yaitu lemahnya pengawasan yang bersifat tidak sistematis, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, yang belum didukung pelatihan memadai, serta minimnya koordinasi antara Wilayatul Hisbah dengan instansi terkait seperti Dinas Pariwisata dan aparat gampong. Ketiga faktor ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran syariat di objek wisata menjadi tidak efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kelembagaan dan pembaruan strategi pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah melalui pelatihan berkala, jadwal patroli tetap, serta sinergi lintas sektor agar tujuan pelaksanaan syariat Islam di ruang publik dapat tercapai secara optimal.