Tanah memiliki nilai strategis yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebagai tempat tinggal, usaha, dan penunjang kehidupan lainnya. Pendaftaran tanah merupakan salah satu hal yang penting untuk memastikan hak kepemilikan tanah tersebut tercatat secara sah dan diakui oleh negara. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan untuk mempercepat proses pendaftaran tanah, mengurangi biaya administrasi, dan memberikan kepastian hukum atas tanah yang belum bersertifikat. Namun, masih banyak yang mengalami kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan PTSL oleh (BPN) Kota Banda Aceh yang menghambat partisipasi masyarakat dalam program ini, Apa saja kendala yang menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat, serta bagaimana pelaksanaan PTSL oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara dan studi pustaka dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kota Banda Aceh masih mengalami kendala dalam hal pemahaman masyarakat, koordinasi antar instansi terkait, serta keterbatasan sumber daya manusia di BPN. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas program ini, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan koordinasi antara instansi terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BPN. Secara keseluruhan, pelaksanaan PTSL memiliki kontribusi positif terhadap kepastian hukum atas tanah, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek agar tujuan utama program ini tercapai secara maksimal.