Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, yang mana telah diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Di Banda Aceh sendiri masih banyak pelanggaran syariat Islam yang terjadi yaitu khalwat dan juga Ikhtilat, adapun kegiatan prostitusi yang hingga saat ini masih didapati kasusnya. Seharusnya dengan sudah adanya Satpol PP dan Wilayatul Hisbah ini pelanggaran syariat sudah tidak ada lagi atau adanya pengurangan kasus mengenai prosritusi namun, kenyataannya masi maraknya kegiatan prostitusi yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) dalam penindakan terhadap pelaku prostitusi dan juga keefektivan peranan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam pencegahan terhadap prostitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dan juga menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan pendekatan lapangan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan sumber data yang di dapatkan langsung dari pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP melakukan penindakan dengan melakukan operasional yaitu razia malam ditempat-tempat yang dicurigai adanya kegiatan prostitusi. Dalam pencegahan prostitusi sendiri para penegak hukum menggunakan Qanun No. 6 tahun 2014 terhadap prostitusi dalam pasal 33 dan juga adanya kontribusi dari kepolisian dan juga masyarakat dalam melakukan penindakan, adapun dilakukan sosialisasi dalam upaya pencegahan. Dengan adanya qanun yang telah diterapkan dinilai sudah efektif dengan adanya penurunan kasus atau pelanggran Prostitusi pada tahun 2023 ke-tahun 2024 sehingga penanggulangan prostitusi oleh Satpol PP dan WH dinilai efektif walaupun dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan yaitu kurangnya personil, kurang anggaran, dan juga sarana.