Penelitian ini menganalisis legalitas dan implementasi pidana denda terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh dalam perspektif hukum positif nasional dan hukum pidana Islam. Das sein yang teridentifikasi adalah adanya dualisme hukum di Banda Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang menerapkan syariat Islam, di mana pidana denda masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanpa mengakomodasi nilai-nilai syariah sebagai ciri khas lokal. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adil dan sesuai prinsip syariah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis kualitatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana denda memiliki dasar hukum yang sah secara nasional dan dapat diterima dalam hukum pidana Islam berdasarkan konsep ta‘zīr dan al-gharamah yang berorientasi pada kemaslahatan dan fungsi edukatif. Namun, penerapan pidana denda di Banda Aceh masih bersifat administratif dan kurang merefleksikan nilai-nilai syariah dan keadilan distributif. Das sollen yang diharapkan adalah perlunya harmonisasi regulasi antara hukum nasional dan qanun syariat untuk menghasilkan penegakan hukum lalu lintas yang efektif, adil, dan kontekstual sesuai karakter sosial dan religius masyarakat Banda Aceh.