Peredaran narkotika di Indonesia, khususnya di Kabupaten Aceh Besar, merupakan ancaman serius yang berdampak pada keamanan, ketertiban, dan moral masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kepolisian Resor Aceh Besar mengimplementasikan Program Kampung Bebas Narkoba sebagai bentuk kerja sama dengan masyarakat melalui strategi pencegahan, penindakan, dan pemberdayaan di tingkat gampong. Meskipun telah dilaksanakan di beberapa wilayah, peredaran narkotika masih ditemukan sehingga menimbulkan pertanyaan terkait bentuk pelaksanaan, efektivitas, dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Data utama diperoleh dari wawancara bersama anggota kepolisian, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dari tiga gampong, yaitu Krueng Lamkareung, Lam Raya, dan Batee Linteung. Data pendukung diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, dan sumber relevan lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan hukum Islam sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kampung Bebas Narkoba dilaksanakan melalui strategi pre-emtif, preventif, dan represif yang disesuaikan dengan kondisi sosial masing-masing gampong. Program ini berhasil meredam peredaran narkotika secara terbuka, namun belum menghilangkan sepenuhnya. Di Krueng Lamkareung, pola peredaran bergeser menjadi lebih tersembunyi, sedangkan di Batee Linteung dan Lam Raya efektivitasnya masih rendah karena minimnya penegakkan hukum oleh kepolisian, lemahnya respons dari individu pengedar maupun pengguna narkotika dan kurangnya dukungan dari masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, program ini selaras dengan konsep tujuan diterapkannya ta’zir yaitu untuk mencegah, menolak, serta mendidik. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kepolisian dan masyarakat, konsistensi strategi, dan penguatan nilai-nilai agama secara berkelanjutan.