Perkembangan teknologi informasi di era digital membawa dampak positif sekaligus negatif, salah satunya meningkatnya tindak pidana penipuan online yang menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah tersedia, upaya penanggulangan di Polresta Banda Aceh masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia ahli di bidang teknologi informasi, sarana prasarana digital yang minim, serta kompleksitas modus operandi pelaku yang sering melibatkan jaringan lintas daerah maupun negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanggulangan penipuan online di Polresta Banda Aceh serta tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), jenis penelitian hukum empiris melalui pendekatan kualitatif berbasis wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Banda Aceh menempuh tiga strategi penanggulangan, yaitu pre-emtif berupa pencegahan dini, preventif melalui sosialisasi hukum dan edukasi masyarakat, serta represif melalui penyelidikan, penyidikan, penindakan hukum, dan pemanfaatan forensik digital. Kesimpulannya, penanggulangan penipuan online telah berjalan, namun efektivitasnya masih terbatas sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta sinergi antara kepolisian, lembaga terkait, dan masyarakat demi perlindungan hukum yang optimal di era digital