Pengendalian pencemaran limbah industri pabrik kelapa sawit, merupakan bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dilatarbelakangi bahwa di Kabupaten Nagan Raya telah ditemukan permasalahan mengenai isu pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah industri pabrik kelapa sawit. Berdasarkan UU PPLH diamanatkan dalam Pasal 14 Ayat (3) menyebutkan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Maka dari penjelasan tersebut yang menjadi pertanyaan penulis yakni bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dalam pengendalian pencemaran limbah industri pabrik kelapa sawit ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya Dalam Mengendalikan Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan melihat data lapangan melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait. yakni Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan dan Kepala Bidang Analisis Dampak Mengenai Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya dalam pengendalian pencemaran limbah terhadap lingkungan hidup telah dilaksanakan akan tetapi hal tersebut belum berjalan dengan baik. Pelaksanaannya menghadapi tantangan berupa hambatan-hambatan terutama pada pada hambatan internal yang dialami, antara lain kurangnya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten dikarenakan pelaksanaan pengawasan terhadap pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dibutuhkan tenaga teknis yang bersertifikasi dan serta keterbatasan sarana dan pra sarana yang mendukung seperti laboratorium uji sampel air yang sesuai standar. Peneliti menyimpulkan perlunya sosialisi regulasi, penerapan sanksi yang lebih tegas serta peningkatan kapasitas tenaga ahli serta sarana dan pra sarana pendukung dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.