Tuha Peut merupakan lembaga legislatif Gampong yang memiliki kewenangan penting dalam sistem pemerintahan Gampong. Mereka berperan sebagai mitra kerja Keuchik dalam menjalankan roda pemerintahan. Penelitian ini berangkat dari rumusan masalah, yaitu bagaimana peran Tuha Peut di Gampong Lawe Sawah, Kecamatan Kluet Timur, dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran, serta bagaimana peran tersebut ditinjau berdasarkan Qanun Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan Peran Tuha Peut Gampong dalam pengawasan anggaran Gampong Lawe Sawah masih belum maksimal sesuai dengan tupoksinya sebagai lembaga mengawasi dana Gampong. Berdasarkan hasil telaah terhadap Qanun Aceh Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong serta temuan lapangan. Secara normatif, Tuha Peut memiliki kewenangan strategis dalam setiap tahapan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), namun peran Tuha Peut seringkali terbatas hanya pada aspek-aspek musyawarah dan penyelesaian sosial di tingkat masyarakat, bukan pada fungsi pengawasan teknis anggaran. Keterbatasan sumber daya, terutama rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pelatihan teknis, menjadi faktor utama lemahnya pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Akibatnya, pengambilan keputusan keuangan desa kurang melibatkan lembaga pengawasan secara aktif.