Praktik jual beli kelapa sawit antara pedagang pengumpul dan petani di Kabupaten Aceh Barat seringkali menimbulkan ketimpangan, khususnya dalam hal penetapan harga, di mana pedagang pengumpul menetapkan harga sepihak tanpa musyawarah yang adil. Petani berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki kekuatan tawar yang seimbang, sementara pedagang pengumpul lebih dominan dalam menentukan harga secara sepihak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan transaksi dalam perspektif Islam, khususnya menurut konsep tas’ir Al Jabari, yang memperbolehkan intervensi harga oleh pemerintah jika terdapat unsur kezhaliman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kelapa sawit antara pihak pedagang dan petani kelapa sawit di Kabupaten Aceh Barat, dan bagaimana peran pemerintah dalam perdagangan kelapa sawit di Kab. Aceh Barat, serta juga menganalisa Tas’ir Al Jabari terhadap Praktek perdagangan kelapa sawit di Kab. Aceh Barat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga sepihak oleh pedagang pengumpul cenderung merugikan petani dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam jual beli. Dalam perspektif Tas’ir Al- Jabari, intervensi penetapan harga oleh otoritas diperbolehkan jika terjadi kezhaliman atau monopoli yang merugikan salah satu pihak, dalam hal ini petani. Dengan demikian, diperlukan adanya pengawasan dan peran pemerintah untuk menciptakan mekanisme harga yang adil dan transparan. Penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip tas’ir secara adil sebagai solusi untuk menciptakan keseimbangan dalam transaksi jual beli kelapa sawit di tingkat petani dan Kesimpulannya, penerapan konsep tas’ir yang adil dan proporsional menjadi solusi untuk menciptakan keadilan dalam transaksi jual beli sawit, sekaligus memperkuat peran pemerintah sebagai pengatur. Dinas Perdagangan pun telah menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten sesuai dengan tugas dan kewenangannya.