Pergeseran makna delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor secara tidak langsung berdampak terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, karena pada praktiknya agar pelaku kejahatan korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka unsur kerugian negara harus dapat dibuktikan dengan jelas dan terang, permasalahan tersebut terus bergulir hingga pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian negara untuk mengaburkan unsur pada Pasal 2 UU Tipikor sehingga pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Fenomena hukum tersebut menarik dikaji dalam bentuk tulisan skripsi menurut prespektif siyasah qadha’iyyah. Permasalahan dalam skripsi ini adalahh: 1) Apa dasar permohonan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 ?, 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/2016 ?, 3) Bagaimana perspektif siyasah qadhaiyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam penegakan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan dan kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar permohonan para pemohon pada Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016 terbagi kedalam 4 (empat) uraian diantaranya: kewenangan mahkamah konstitusi, kedudukan hukum (legal standing) pemohon, obyek permohonan, dan alasan permohonan. Dalam Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016 Hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan 3 (tiga) aspek diantaranya: kewenangan Mahkamah Konstitusi, Legal Standing Pemohon, dan Pokok Permohonan Pemohon. Perspektif siyasah qadha’iyyah terhadap Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dalam penegakan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan wilayah al-mazhalim sebagaimana diuraikan pada Kitab Al-Ahkam al-Sultaniyah karangan Imam al-Mawardi.