Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah pedagang kaki lima (PKL) di Kota Banda Aceh yang menimbulkan persoalan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota. Untuk menata hal tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun, perlu dikaji sejauh mana qanun ini sejalan dengan prinsip al-‘Adl (keadilan) dalam perspektif fiqh siyasah, terutama dalam implementasinya di lapangan. Rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada: (1) Bagaimana prinsip al-‘Adl tercermin dalam pasal relokasi, pembinaan, dan sanksi pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007?, (2) Bagaimana implementasi prinsip al-‘Adl terhadap PKL berdasarkan pasal tersebut dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007?. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima telah mengandung prinsip al-‘Adl, terutama dalam pengaturan lokasi usaha, pendataan, pembinaan, dan penerapan sanksi. Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Hal ini terlihat dari lokasi relokasi PKL yang kurang strategis, relokasi yang belum menyeluruh, serta lemahnya pembinaan dari pemerintah Kota Banda Aceh terhadap para pedagang kaki lima. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif qanun dengan realitas implementasinya di masyarakat.