Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Di Aceh Timur, praktik ini tetap marak melalui dispensasi kawin dari Mahkamah
Syar’iyah. Ketiadaan standar baku dalam pemberian dispensasi, minimnya sosialisasi undangundang, serta kuatnya pengaruh adat dan tafsir fikih klasik menjadikan regulasi sulit ditegakkan secara konsisten, sehingga perlindungan hak anak menjadi lemah. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi undang-undang tersebut di Aceh Timur dengan menggunakan
pendekatan kualitatif yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak terkait serta studi dokumen hukum, lalu dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi keterkaitan antara norma hukum, praktik kelembagaan, dan realitas sosialbudaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi mencakup aspek struktural berupa kewenangan diskresioner pengadilan agama yang sering memberikan dispensasi tanpa asesmen komprehensif, aspek normatif berupa interpretasi agama yang permisif terhadap perkawinan dini, dan aspek sosiokultural berupa pandangan adat yang
menganggap perkawinan dini sebagai solusi masalah moral atau ekonomi. Kondisi ini berdampak pada hilangnya akses pendidikan, meningkatnya kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta risiko kesehatan reproduksi bagi anak. Upaya pencegahan seperti edukasi publik, pengetatan prosedur dispensasi, regulasi lokal, dan pelibatan tokoh agama telah dilakukan, namun masih parsial dan belum efektif. Penelitian ini menegaskan adanya dualisme antara hukum negara dan praktik sosial-keagamaan yang memperlemah perlindungan hak anak, sehingga diperlukan harmonisasi hukum, penguatan kapasitas kelembagaan, dan strategi perlindungan berbasis budaya serta agama.