Fenomena kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan, khususnya pesantren, menunjukkan adanya kesenjangan antara das Sein (realitas sosial) dan das Sollen (ketentuan normatif hukum). Di satu sisi, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berperan penting dalam membentuk akhlak mulia, namun di sisi lain masih ditemukan praktik kekerasan terhadap santri dengan dalih mendisiplinkan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban negara, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan studi kasus di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Aceh Barat. Kasus yang diteliti bermula dari tindakan hukuman yang diberikan oleh seorang pengasuh kepada seorang santri dengan cara menyiramkan air cabai ke tubuhnya, sehingga mengakibatkan rasa panas berlebih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi serta wawancara dengan pihak kepolisian dan aparatur gampong setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan dilakukan proses pemeriksaan. Namun, setelah melalui tahapan pemeriksaan, kasus tersebut diselesaikan melalui upaya mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian bersama Dinas Dayah Kabupaten Aceh Barat. Kedua belah pihak, yakni keluarga korban dan pihak pesantren, sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan pihak pesantren menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Secara umum, Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Barat telah berjalan dengan cukup baik. Meski demikian, masih diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta upaya pencegahan, agar peraturan perlindungan anak benar-benar terlaksana sesuai dengan amanat Undang -Undang.