Penelitian ini membahas tentang efektivitas penerapan sanksi adat terhadap pelaku khalwat di Gampong Kuta Baro, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian kasus khalwat melalui mekanisme adat, dampak penerapan sanksi adat dalam menimbulkan efek jera, serta kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum formal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan mekanisme penyelesaian kasus khalwat secara adat di Gampong Kuta Baro, menilai efektivitas sanksi adat yang diterapkan terhadap pelaku, serta menganalisis kesesuaian penerapannya dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat gampong, tokoh masyarakat, dan pelaku khalwat, serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus khalwat di Gampong Kuta Baro dilakukan melalui mekanisme adat dengan melibatkan musyawarah gampong dan pemberian sanksi berupa denda uang, penyerahan kambing, serta pernikahan pelaku. Penerapan sanksi adat terbukti efektif dalam memberikan efek jera melalui rasa malu, tanggung jawab sosial, dan pemulihan norma masyarakat. Namun, praktik pernikahan paksa tidak selalu berhasil, bahkan menimbulkan persoalan baru seperti konflik rumah tangga dan perceraian, sehingga efektivitasnya dipertanyakan. Dari sisi kesesuaian, sanksi adat berupa denda sejalan dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, sedangkan sanksi berupa pernikahan tidak memiliki dasar hukum dalam qanun dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penerapan sanksi adat tetap relevan selama dilakukan dengan musyawarah, kesukarelaan, serta sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam Qanun Aceh.