Tindakan main hakim sendiri masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, terutama di wilayah gampong Data Makmur yang rentan dengan tindak kriminal seperti pencurian ternak. Prinsip negara hukum yang melarang penyelesaian perkara di luar mekanisme hukum yang sah, sebagaimana diatur dalam KUHP serta prinsip hukum Islam yang menegaskan bahwa penghakiman adalah wewenang institusi peradilan dan tindakan main hakim sendiri merupakan bentuk kezaliman yang dilarang. Seharusnya masyarakat mempercayai dan menyerahkan proses hukum kepada aparat yang berwenang. Kenyataannya masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri kepada pelaku pencuri tanpa melalui hukum yang sah sehingga dari tindakan tersebut menyebabkan pelaku terbunuh dan satu lainnya kritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku dalam perbuatan main hakim sendiri dan bagaimana perspektif hukum Islam melihat tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, kajian kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencuri ternak peliharaan di Gampong Data Makmur mengakibatkan sanksi pidana bagi pelaku pengeroyokan berdasarkan KUHP seperti Pasal 170, Pasal 351, hingga Pasal 338 yang menyebabkan kematian. Dari perspektif hukum Islam setiap pelanggaran hukum wajib berdasarkan kaidah "ḥukm al-qāḍī yarfa'u al-khilāf" yaitu (keputusan hakim menghilangkan perselisihan), kaidah "al-qaḍā' yujibu al-'adli" yaitu (peradilan mewajibkan keadilan), dan kaidah "al-baṣīrah qabla al-ḥukm" yaitu (kecermatan sebelum menghukumi) yang menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum wajib diselesaikan oleh hakim sebagai otoritas yang sah. Dengan menghilangkan nyawa seseorang tanpa dilandasi oleh hukum tertentu dianggap sebagai perbuatan yang keji.