Penelitian ini mengkaji kasus penggelapan harta yang dilakukan oleh seorang eks sales person pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Blang Pidie dengan menggunakan perspektif akad Ijārah ‘Ala Al-Amāl. Penggelapan merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan cara menyembunyikan dan menggunakan dana nasabah yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi tanpa izin pemiliknya. Kasus ini berfokus pada perbuatan penggelapan dana nasabah yang terjadi melalui penyalahgunaan fasilitas layanan pick up service yang sebenarnya sudah ditiadakan oleh bank, namun tetap dijalankan oleh terdakwa dengan membuat program-program fiktif seperti investasi berbunga tinggi, program hold dana, serta pemberian reward palsu untuk menarik kepercayaan nasabah. Dana yang diterima dari nasabah tidak pernah disetorkan ke rekening resmi nasabah, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, seperti membeli aset dan membayar hutang. Total kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah. Analisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pid.B/2020/PN.Bpd menjadi dasar utama dalam studi ini, yang menunjukkan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP dan sekaligus wanprestasi dalam hukum perdata. Penggelapan ini juga dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap akad ijārah ‘ala al-amāl, yaitu akad kerja sama yang berlandaskan kepercayaan, di mana sales person seharusnya menjalankan tugasnya secara jujur dan profesional sesuai dengan kesepakatan. Perbuatan ini tidak hanya mencederai hak nasabah dan bank, tetapi juga mengkhianati prinsip keadilan dan amanah menurut hukum Islam dan hukum perdata, sehingga menimbulkan kewajiban pengembalian dana dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penetapan hakim atas pengembalian dana nasabah sebagai bentuk perlindungan hukum sebagai bagian dari pemulihan hak korban yang belum dijalankan dalam putusan pengadilan.