Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memengaruhi pola kehidupan manusia, termasuk dalam aspek hukum, khususnya pembuktian tindak pidana. Teknologi seperti CCTV menjadi sarana efektif dalam mendukung proses penegakan hukum pidana, karena rekaman CCTV termasuk dalam dokumen elektronik yang diakui sebagai alat bukti sah berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tujuan penelitian skripsi ini untuk menjelaskan bagaimana peran CCTV sebagai alat bukti, bagaimana kedudukan hukum CCTV sebagai alat bukti elektronik setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, bagaimana efektivitas dan perbandingan penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data penelitian yang digunakan diperoleh dari literatur kepustakaan mencakup buku- buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Teori yang digunakan ialah teori komparatif yaitu pendekatan penelitian yang membandingkan dua atau lebih kasus atau fenomena. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan CCTV sebagai alat bukti mengalami perkembangan penting meskipun belum diatur secara tegas dalam KUHAP. Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 mengakui rekaman elektronik, termasuk CCTV, sebagai bukti sah selama diperoleh secara legal dan memenuhi syarat hukum. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada konteks dan integritas sistem hukum. Kasus seperti Novel Baswedan dan Pulomas menunjukkan bahwa efektivitas CCTV sangat kontekstual dan bergantung pada integritas sistem hukum positif dan hukum Islam.