Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap Anak Buah Kapal (ABK) pada KMP Aceh Hebat 2. Latar belakang penelitian didasarkan pada masih tingginya potensi kecelakaan kerja di sektor transportasi laut, khususnya pada kapal penyeberangan, yang menuntut perlindungan hukum memadai bagi pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak manajemen kapal dan ABK, sementara data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1970 pada KMP Aceh Hebat 2 belum optimal. Hal ini ditandai dengan kurangnya sosialisasi mengenai standar keselamatan, keterbatasan fasilitas perlindungan kerja, serta lemahnya pengawasan internal. Meskipun terdapat upaya dari pihak pengelola kapal dalam menyediakan peralatan keselamatan dasar, implementasi belum sepenuhnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu, rendahnya kesadaran ABK dalam melaporkan potensi bahaya turut menjadi hambatan dalam mewujudkan keselamatan kerja yang ideal. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah dalam meningkatkan penerapan regulasi keselamatan kerja di sektor pelayaran. Peningkatan kapasitas ABK melalui pelatihan, pengawasan lebih intensif dari otoritas terkait, serta penyediaan fasilitas kerja sesuai standar internasional menjadi rekomendasi utama. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap ABK tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat memberikan jaminan keselamatan yang nyata di lapangan