Pemberantasan korupsi adalah tantangan serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003 menunjukkan prioritas nasional dalam mengatasi korupsi. Meskipun upaya konkret telah dilakukan, masih terdapat tantangan seperti resistensi internal dan eksternal serta perubahan perilaku masyarakat. Penelitian ini menganalisis peran Gerakan Anti Korupsi Aceh (GeRAK Aceh) dalam mengawasi implementasi kebijakan anti- korupsi di Provinsi Aceh, yang memiliki konteks sosial, politik, dan sejarah yang unik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak GeRAK Aceh terhadap kebijakan anti-korupsi dan menilai efektivitas pengawasannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GeRAK Aceh berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Kesimpulannya, GeRAK Aceh memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi di Aceh, namun diperlukan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi kendala yang ada