Sebagai salah satu negara hukum yang berdaulat, Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan bentuk tanggung jawab negara. Termasuk dalam tindak pidana perzinaan Pembahasan mengenai nilai HAM dalam pembentukan peraturan tindak pidana zina pada Pasal 411 KUHP 2023 sampai saat ini belum banyak penelitian yang menjelaskan secara terperinci dari segi perbandingan aspek HAM nasional. maupun HAM Islam. Kajian ini bertujuan untuk menjawab keberadaaan HAM Pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Asasi Manusia Pada Tindak Pidana Perzinaan dala Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 411 Tentang KUHP. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan library research dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi. Hasil Penelitian asil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hak asasi manusia di Indonesia sebagai hak konstitusional. Untuk itu, setiap peraturan perundang-undangan harus mengacu pada asas kemanusiaan. Hak asasi manusia masih dapat dibatasi selama pembatasan tersebut diatur dalam undang-undang, termasuk perumusan pada Pasal 411 KUHP 2023 tentang Perzinaan yang membatasi hubungan pribadi seseorang untuk menjaga dan melindungi hak atas rasa aman, kehormatan serta nama baik orang lain. Selain itu, menurut HAM dalam Islam, Pasal 411 KUHP 2023 telah memberikan kemaslahatan dan menjamin hak masyarakat umum. Dengan adanya pidana terhadap pelaku zina baik yang terikat perkawinan maupun tidak terikat perkawinan, telah memberikan hak perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan serta perlindungan hak anak dalam hal waris