Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024, Bawaslu Republik Indonesia menerbitkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai instrumen deteksi dini untuk memetakan potensi gangguan di berbagai daerah Indonesia. Kabupaten Simeulue tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi di Aceh dengan skor 67.07. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengingat pada Pilkada 2017 wilayah tersebut menunjukkan partisipasi pemilih yang tinggi dan suasana sosial-politik yang relatif stabil. Penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama: (1) Mengapa Kabupaten Simeulue masuk dalam Indeks Kerawanan Pemilihan 2024; (2) Bagaimana tindak lanjut Penyelenggara Pemilu terhadap Indeks Kerawanan Pemilihan 2024 di Kabupaten Simeulue? Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap sejumlah informan kunci, termasuk Penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten, Pengawas Pemilu dan kalangan Tokoh Masyarakat, serta analisis terhadap dokumen resmi dan data sekunder yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa tingginya skor kerawanan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan, melainkan lebih disebabkan oleh faktor-faktor struktural seperti keterisolasian geografis, kesenjangan kapasitas Penyelenggara, serta rekam jejak pelanggaran etik oleh Penyelenggara sebelumnya. Meskipun demikian, proses Pilkada 2024 di Simeulue berlangsung dalam suasana damai, tanpa konflik yang signifikan dan dengan tingkat partisipasi yang cukup baik. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara prediksi kerawanan secara nasional dengan dinamika faktual yang terjadi di tingkat lokal.