Aceh telah menerbitkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syi’ar Islam. Fokus kajian ini pada peran Wilāyatul Ḥisbah Kota Banda Aceh, Qanun ini mengamanatkan bahwa Wilāyatul Ḥisbah sebagai lembaga pengawas. Dalam pengawasannya Wilāyatul Ḥisbah diberi kewenangan untuk menegur/menasehati pelanggar, hal ini dilakukan untuk mewujudkan masyarakat muslim Aceh yang berakhlak mulia dan berperilaku sesuai dengan syariat Islam. Kajian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana bentuk peran Wilāyatul Ḥisbah dalam penerapan pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2002, serta efektivitas penerapan pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Banda Aceh. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, kajian kepustakaan dan dokumentasi. Adapun bentuk penerapan pasal 14 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 oleh Wilāyatul Ḥisbah Kota Banda Aceh yaitu dengan melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan. Faktor pedukung penerapan pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 yaitu kerjasama antar lembaga yang terjalin serta dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan syariat Islam. Faktor penghambat yaitu kurangnya jumlah anggota dan kendaraan yang memadai, sehingga Wilāyatul Ḥisbah sulit untuk menjalankan dan menjangkau seluruh wilayah Kota Banda Aceh, komunikasi antara muḥtasib dan Wilāyatul Ḥisbah Banda Aceh juga sangat kurang. Efektivitas penerapan pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 belum efektif, ini dilihat dari 2 indikator, yaitu: indikator penegak hukum, Wilāyatul Ḥisbah belum memiliki personil yang cukup dan adanya kesenjangan informasi yang signifikan antara muḥtasib dan Wilāyatul Ḥisbah Banda Aceh. Dan indikator sarana dan prasarana yang belum memadai terutama armada transportasi seperti mobil patroli.